"Indonesia Jangan Takut Gertakan Arab Saudi"

Pemerintah harus menjaga martabat bangsa Indonesia dengan tetap melaksanakan rencana moratorium TKI, meskipun Arab Saudi lebih dahulu mengambil tindakan menghentikan pemberian visa bagi tenaga kerja sektor domestik dari Indonesia.

“Tindakan Arab Saudi ini dapat dipandang sebagai balasan rencana moratorium yang telah ditetapkan pemerintah mulai 1 Agustus 2011. Pemerintah tidak boleh ragu, apalagi mundur oleh gertakan ini,” kata  Wakil Ketua DPD RI, GKR. Hemas dalam keterangannya, Jumat (1/7/2011).

Hemas mengungkapkan, sebaliknya pemerintah dapat melanjutkan rencana ke tahap selanjutnya yakni mempercepat penciptaan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

Persoalan utama moratorium TKI, lanjut Hemas, ialah solusi yang memadai dengan atau tanpa tindakan balasan dari Arab Saudi. Karena itu, penghentian pemberian visa bukanlah masalah yang patut dikhawatirkan.

“Pemerintah sebaiknya tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap masalah ini, apalagi sampai terkesan ragu terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Tiap keraguan dapat mengesankan kelemahan yang bermuara pada anggapan minta dikasihani. Indonesia bukan bangsa pengemis,” katanya.

Hemas berpandangan solusi terpenting saat ini ialah membuktikan kepada warganegara sendiri bahwa pemerintah mampu bekerja efektif menyediakan lapangan kerja yang memadai sebagai konsekuensi dari pelaksanaan moratorium. Untuk mempercepat dan memperluas tersedianya lapangan kerja, pemerintah dapat menggandeng dunia perbankan memperbesar marjin bagi udaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan insentif bagi kalangan industri yang memperluas kegiatan di bidang padat karya.

“Pemberian modal segera bagi kegiatan usaha khusus kaum perempuan dan ibu rumahtangga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk solusi langsung yang efektif,” tandasnya.

Tweet